KPK Anggap Novanto Tidak Serius Jadi JC

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap terdakwa kasus megakorupsi proyek e-KTP, Setya Novanto belum pantas sikadikan sebagai  justice collaborator (JC). Hal tersebut karena Setya Novanto sering membantah mengenai keterlibatannya dalam menerima uang pada kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Saya kira sejauh ini kita belum lihat hal tersebut. Misalnya terkait penerimaan jam dan dugaan penerimaan lain kita belum meyakini hal tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/1/2018).

Dia mengatakan terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan Ketua DPR RI jika menginginkan sebagai JC. Dari tiga syarat tersebut diantaranya yakni mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan serta keinginannya menjadi JC serta harus mengaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK menganggap Setnov belum melengkapi salah satu syarat sama sekali. Kemudian KPK juga menganggap Setya Novanto belum sungguh-sungguh menjadi justice collaborator.

“Baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan,” katanya.

Febri mengatakan KPK masih menunggu adanya kesungguhan Setnov untuk menjasi JC pada persidangan. Bila dinilai tidak patut, KPK akan  melakukan penolakan atas permohonan menjadi JC itu.

“Karena posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan secara mudah. Jadi JC itu kita tahu bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar dan sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga akui dulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini,” tuturnya.

Fredrich Yunadi Lakukan Perlawanan Ajak Advokat Boikot KPK

 

 

 

Sukday.com –  Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memperlihatkan perlawanan sesudah ditahan oleh KPK. Fredrich Yunadi meminta kepada pengacara lain supaya memboikot KPK.

“Jadi begini, mereka sudah melecehkan MK (Mahkamah Konstitusi) dan UU Advokat,” ungkap Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Fredrich Yunadi juga memengaruhi teman-teman yang satu profesi dengannya untuk melakukan pemboikotan terhadap KPK. Tetapi, dia tidak mengungkapkan akan melakukan pemboikotan dalam bentuk apa.

“Saya hanya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” ungkap Fredrich.

Tidak hanya itu, Fredrich juga menampik bahwa dirinya kabur dari panggilan KPK pada Jumat (12/1) lalu. Ketika itu, KPK langsung bertindak dengan menangkap Fredrich sebelum menahannya.

Fredrich terseret kasus perintangan penyidikan kasus Setya Novanto pada kasus korupsi proyek e-KTP beberapa waktu lalu. Tidak hanya Fredrich, dokter yang menangani Setya Novanto pasca kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dr Bimanesh Sutarjo juga dijadikan sebagai tersangka.

KPK Memastikan Pemeriksaan Kesehatan Setya Novanto di RSCM

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kepastian mengenai pemeriksaan kesehatan terdakwa kasus dugaan megakorupsi proyek e-KTP Setya Novanto akan dijalankan di RSCM.

“Saya kira sudah jelas ya, pengecekan pertama itu di RSCM, pemeriksaan selanjutnya juga di RSCM,” ungkap juru bicara KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember 2019 malam.

Febri mengatakan pihak lembaga antikorupsi tidak memberikan izin bila Novanto melakukan pemeriksaan di RSPAD berdasarkan keinginan tim kuasa hukum. Menurutnya, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak mengatakan harus dilakukan pemeriksaan di RSPAD.

“Saya kira hakim tidak menyatakan demikian (pemeriksaan Setnov di RSPAD). Hakim mengabulkan bahwa terdakwa bisa melakukan cek kesehatan, tapi tidak menentukan tempatnya,” ungkap Febri.

Menurut Febri melakukan pemeriksaan kesehatan di RSCM akan lebih memudahkan untuk Setya Novanto. Lantaran pihak dokter RSCM sudah mempunyai rekam medis milik Setya Novanto.

“Dan karena proses sebelumnya di RSCM, tentu ada medical record di sana. Kalau pun perlu dilakukan pengecekan lagi, tentu kita akan pertimbangkan di RSCM besok,” kata Febri.

Mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Novanto, Febri masih tidak bisa memberi kepastian. “Saya belum dapat informasi soal besok. Besok akan disampaikan,” ungkap Febri.

Polemik Sidang Perdana Setya Novanto

 

 

 

Sukday.com – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi tidak mau berkhayal mengenai gugur atau tidaknya gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto sesudah sidang pertama pokok perkara pada tanggal 13 Desember 2017 mendatang.

“Saya tidak biasa berandai-andai. Kalau besok sudah dipastikan agendanya terus dilaksanakan (sidang), baru kita sampaikan sikap kita,” ungkap Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

Sidang perdana Setya Novanto menjadi perdebatan karena menjadi penetap gugurnya sidang praperadilan. Hal tersebut mengacu terhadap dua hal yaitu Pasal 82 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

“Kita yang fakta atau pasti-pasti. Kalau perlu besok misalnya kita sampaikan atau diputuskan hakim praperadilan (gugur) ya kita ucap syukur,” kata Setiadi.

Seperti yang telah diagendakan, sidang pertama perkara pokok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) akan dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2017 sedangkan sidang praperadilan diputuskan pada tanggal 14 Desember 2017.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengharapkan sidang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dia juga mengharapkan Setya Novanto dapat menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya lancar, dan Pak SN juga dalam kondisi sehat untuk menghadapi persidangan,” ungkap Alex di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat 8 Desember 2017.

lex mengatakan KPK tidak mempunyai persiapan khusus untuk menghadapi persidangan kasus Novanto. Menurutnya, sidang yang menjadikan Novanto sebagai terduga ini sama dengan sidang biasanya.

“Ya biasa saja, enggak ada persiapan khusus. Sama dengan persidangan yang lain, hari Rabu kalau enggak salah untuk membacakan surat dakwaan,” katanya.