KPK Kaget Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Batalkan Status Justice Collaborator Andi Narogong

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kaget dengan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mementahkan status justice collaborator (JC) terhadap terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK menganggap Andi sudah memberikan kontribusi untuk menguak kasus e-KTP.

“Kami cukup kaget mendengar ketika hakim membatalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai justice collaborator. Ini tentu saja kita sayangkan, meskipun kami menghormati putusan pengadilan,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, pemberian status terhadap JC kepada Andi Narogong lantaran terdakwa telah mengakui tindakannya. Bahkan, tim jaksa KPK dan hakim PN Tipikor Jakarta menilai, Andi Narogong mempunyai kontribusi pada penguakan kasus proyek Rp 5,8 triliun tersebut.

‎”Menurut pandangan JPU dan juga ditegaskan oleh Hakim di tingkat pertama, bahwa Andi Agustinus sudah mengakui perbuatannya dan bahkan berkontribusi dalam penanganan perkara ini, yakni membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya,”  terangnya.

Febri juga mengharapkan Pengadilan Tinggi DKI sebaiknya mempertimbangkan hal itu untuk putusan kasus Andi Narogong. Dia juga mengatakan seharusnya terdapat kesamaan visi pada pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang menguak peranan pihak lain pada sebuah kasus.

“Dalam konsep yang paling ideal, tentu kita beharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala risiko yang dia tempuh bisa diberikan perlindungan hukum agar tidak ada kekhawatiran nanti terdakwa yang ingin atau bersedia sebagai justice collaborator,” tuturnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperberat hukuman terhadap terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong yang sebelumnya hanya 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta  menjadi 11 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pidana pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar,” bunyi putusan PT DKI.

Putusan yang bernomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI itu dipublikasikan pada 3 April 2018.

Bukan hanya denda, pada putusan  majelis PT DKI juga mengharuskan Andi Narogong untuk membayar uang pengganti sebanyak USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar. Tetapi, uang pengganti tersebut dipotong USD 350 ribu lantaran Andi telah mengembalikannya ke pihak KPK.

Sikap KPK Soal Tantangan Nazaruddin Terkait Fahri Hamzah

 

 

 

Sukday.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menanggapi statement dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyatakan akan mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Saut Situmorang mengungkapkan pihaknya tidak akan menantang balik Nazaruddin untuk memberikan bukti nyatanya.

Menurutnya, sebelum terdapat bukti maka seharusnya tidak menuduh orang melakukan tindak korupsi. Tetapi, berbeda bila nantinya Nazaruddin dapat memberi bukti mengenai keterkaitan Fahri Hamzah pada perkara korupsi, maka KPK akan melakukan penyidikan.

“Saya tidak mau nantang-nantang untuk menerima itu. Tapi kalau dia (Nazaruddin) bisa memberikan itu (bukti-bukti) ke kita, itu nanti akan dipelajari. Kan enggak boleh suudzon terhadap orang, ya kan?” ungkap Saut Situmorang di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Saut mengungkapkan selama ini KPK menyelidiki kasus korupsi bukan hanya dari laporan terbuka layaknya yang diungkapkan oleh Nazaruddin terhadap publik, tetapi juga didasarkan dari laporan-laporan tertutup yang diterima oleh KPK.

“KPK itu jangankan laporan-laporan yang terbuka kayak begitu. Yang tertutup juga banyak,” kata Saut.

Menurutnya, KPK mempelajari 7.000 surat setiap tahun. Bila terdapat dua bukti yang cukup, maka akan dilakukan proses penyelidikan.

“Jadi ada prosesnya. Jadi disebut-sebut itu juga tidak serta merta seperti itu. Jadi jangankan yang terbuka seperti itu, yang tertutup juga banyak,” imbunya.

Sebelumnya, setelah persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018), Muhammad Nazaruddin mengungkapkan akan mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Dia juga mengungkapkan akan memberikan bukti terhadap KPK.

“Saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah. Waktu dia jadi Wakil Ketua Komisi III (DPR),” kata Nazaruddin setelah menjadi saksi pada sidang e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

KPK Yakin Pembacaan Dakwaan Akan Gugurkan Gugatan Praperadilan Fredrich

 

 

 

Sukday.com – Persidangan pertama kasus dugaan penghalangan proses penyidikan yang melibatkan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dilangsungkan pada pada Kamis, 8 Februari 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK mengharapkan seluruh pihak responsif pada proses persidangan perdana ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sidang pertama dengan ageda pembacaan dakwaan tersebut dapat menjatuhkan gugatan praperadilan Fredrich.

“Jadi setelah sidang dibuka, sesuai dengan ketentuan di KUHAP dan putusan MK, dan kalau kita baca juga putusan-putusan praperadilan sebelumnya, ketika persidangan sudah dimulai, ditandai dengan dibukanya persidangan oleh majelis hakim, maka tentu proses praperadilan akan gugur,” ungkap Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Febri mengatakan bahwa jaksa penuntut umum terhadap KPK akan menjelaskan fakta-fakta dan peranan Fredrich pada perkara menghilangnya Setya Novanto. KPK juga mengharapkan sidang pembacaan dakwaan terhadap Fredrich dapat berlangsung dengan baik.

“Semoga besok (hari ini) persidangannya berjalan dengan baik. Pengadilan kan sudah memanggil jaksa penuntut umum KPK untuk menghadirkan terdakwa. Kita dengar bersama-sama dakwaannya. Kita akan uraikan semua hal yang relevan dengan dugaan perintangan atau menghalangi penanganan kasus e-KTP ini,” ungkap Febri.

Zumi Zola Mohon Maaf Pada Masyarakat Jambi

 

 

 

Sukday.com – Gubernur Jambi Zumi Zola mengomentari status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia mengucapkan permohonan maaf terhadap masyarakat Jambi.

“Saya selaku Gubernur memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang, atau karena masalah ini ada masyarakat yang terganggu, saya mohon maaf,” ungkap Zumi Zola di rumah dinasnya, Jalan Sultan Tahar, Jambi, Sabtu (3/1/2018).

Dia juga mengucapkan ucapatn terima kasih terhadap masyarakat Jambi yang masih memberikan support kepadanya. Zumi Zola mengatakan hal yang sama juga terhadap keluarganya.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya dan keluarga selama ini,” ungkap Zumi Zola.

Bukan hanya satu kali, Zumi Zola mengungkapkan permuntaan maafnya sampai berkali-kali terhadap masyarakat dan para pendukungnya. Dia mengatakan tetap akan menjalankan proses hukum yang tengah menyeretnya.

Pada kasus tersebut, politikus PAN ini memohon kepada seluruh pihak sup0aya tetap menjunjung tinggi asas pradiga tak bersalah.

“Saya sekarang menghormati dan tunduk pada proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Zumi Zola.

Sebagai informasi, Zumi Zola dijadikan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 24 Januari 2018 lalu. Dirinya diduga memperoleh gratifikasu senilai Tp 6 miliar pada hubungan beberapa proyek di Jambi.

Tidak hanya itu, KPK juga telah menjadikan anak buahnya, Arfan yang merupakan Plt Kadis PU Jambi terlebih dahulu menjadi tersangka pada kasus dugaan pembagian uang pada beberapa anggota DPRD Jambi.

KPK Akan Siap Hadir Pada Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

 

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bersiap untuk melakukan perlawanan atas permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan penghalangan proses hukum kasus e-KTP, Fredich Yunadi.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan lewat Biro Hukum bahwa KPK akan menjelaskan bukti-bukti penetapan tersangka kepada mantan pengacara Setya Novanto tersebut adalah sah.

“Kami yakin seluruh proses formil yang dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 30 Januari 2018.

Febri menjelaskan tindakan hukum yang dijalankan ole penyidik KPK dan tim penyelidik kepada Fredrich berlangsung sesuai dengan undang-undang KPK. Tidak hanya Fredrich, kasus tersebut juga mneyeret salah satu dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

“Dengan dua tersangka ini, FY dan BST itu kami lakukan secara benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Substansi buktinya juga sangat kuat dugaan bahwa ada perbuatan-perbuatan menghalangi halangi penanganan kasus KTP elektronik itu sudah kita miliki buktinya,” tuturnya.

Febri memastikan KPK akan hadir dalam sidang pertama yang akan digelar pada 5 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Febri mengatakan tim biro hukum KPK akan melakukan pendalaman atas gugatan yang diajukan oleh Fredrich.

“Kita pertimbangkan dulu kita pelajari dulu suratnya kita pelajari substansi dari permohonan tersebut,” kata Febri.

KPK Anggap Novanto Tidak Serius Jadi JC

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap terdakwa kasus megakorupsi proyek e-KTP, Setya Novanto belum pantas sikadikan sebagai  justice collaborator (JC). Hal tersebut karena Setya Novanto sering membantah mengenai keterlibatannya dalam menerima uang pada kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Saya kira sejauh ini kita belum lihat hal tersebut. Misalnya terkait penerimaan jam dan dugaan penerimaan lain kita belum meyakini hal tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/1/2018).

Dia mengatakan terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan Ketua DPR RI jika menginginkan sebagai JC. Dari tiga syarat tersebut diantaranya yakni mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan serta keinginannya menjadi JC serta harus mengaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK menganggap Setnov belum melengkapi salah satu syarat sama sekali. Kemudian KPK juga menganggap Setya Novanto belum sungguh-sungguh menjadi justice collaborator.

“Baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan,” katanya.

Febri mengatakan KPK masih menunggu adanya kesungguhan Setnov untuk menjasi JC pada persidangan. Bila dinilai tidak patut, KPK akan  melakukan penolakan atas permohonan menjadi JC itu.

“Karena posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan secara mudah. Jadi JC itu kita tahu bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar dan sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga akui dulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini,” tuturnya.

Fredrich Yunadi Lakukan Perlawanan Ajak Advokat Boikot KPK

 

 

 

Sukday.com –  Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memperlihatkan perlawanan sesudah ditahan oleh KPK. Fredrich Yunadi meminta kepada pengacara lain supaya memboikot KPK.

“Jadi begini, mereka sudah melecehkan MK (Mahkamah Konstitusi) dan UU Advokat,” ungkap Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Fredrich Yunadi juga memengaruhi teman-teman yang satu profesi dengannya untuk melakukan pemboikotan terhadap KPK. Tetapi, dia tidak mengungkapkan akan melakukan pemboikotan dalam bentuk apa.

“Saya hanya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” ungkap Fredrich.

Tidak hanya itu, Fredrich juga menampik bahwa dirinya kabur dari panggilan KPK pada Jumat (12/1) lalu. Ketika itu, KPK langsung bertindak dengan menangkap Fredrich sebelum menahannya.

Fredrich terseret kasus perintangan penyidikan kasus Setya Novanto pada kasus korupsi proyek e-KTP beberapa waktu lalu. Tidak hanya Fredrich, dokter yang menangani Setya Novanto pasca kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dr Bimanesh Sutarjo juga dijadikan sebagai tersangka.

KPK Memastikan Pemeriksaan Kesehatan Setya Novanto di RSCM

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kepastian mengenai pemeriksaan kesehatan terdakwa kasus dugaan megakorupsi proyek e-KTP Setya Novanto akan dijalankan di RSCM.

“Saya kira sudah jelas ya, pengecekan pertama itu di RSCM, pemeriksaan selanjutnya juga di RSCM,” ungkap juru bicara KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember 2019 malam.

Febri mengatakan pihak lembaga antikorupsi tidak memberikan izin bila Novanto melakukan pemeriksaan di RSPAD berdasarkan keinginan tim kuasa hukum. Menurutnya, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak mengatakan harus dilakukan pemeriksaan di RSPAD.

“Saya kira hakim tidak menyatakan demikian (pemeriksaan Setnov di RSPAD). Hakim mengabulkan bahwa terdakwa bisa melakukan cek kesehatan, tapi tidak menentukan tempatnya,” ungkap Febri.

Menurut Febri melakukan pemeriksaan kesehatan di RSCM akan lebih memudahkan untuk Setya Novanto. Lantaran pihak dokter RSCM sudah mempunyai rekam medis milik Setya Novanto.

“Dan karena proses sebelumnya di RSCM, tentu ada medical record di sana. Kalau pun perlu dilakukan pengecekan lagi, tentu kita akan pertimbangkan di RSCM besok,” kata Febri.

Mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Novanto, Febri masih tidak bisa memberi kepastian. “Saya belum dapat informasi soal besok. Besok akan disampaikan,” ungkap Febri.

Polemik Sidang Perdana Setya Novanto

 

 

 

Sukday.com – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi tidak mau berkhayal mengenai gugur atau tidaknya gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto sesudah sidang pertama pokok perkara pada tanggal 13 Desember 2017 mendatang.

“Saya tidak biasa berandai-andai. Kalau besok sudah dipastikan agendanya terus dilaksanakan (sidang), baru kita sampaikan sikap kita,” ungkap Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2017).

Sidang perdana Setya Novanto menjadi perdebatan karena menjadi penetap gugurnya sidang praperadilan. Hal tersebut mengacu terhadap dua hal yaitu Pasal 82 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

“Kita yang fakta atau pasti-pasti. Kalau perlu besok misalnya kita sampaikan atau diputuskan hakim praperadilan (gugur) ya kita ucap syukur,” kata Setiadi.

Seperti yang telah diagendakan, sidang pertama perkara pokok di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) akan dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2017 sedangkan sidang praperadilan diputuskan pada tanggal 14 Desember 2017.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengharapkan sidang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dia juga mengharapkan Setya Novanto dapat menghadiri sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

“Mudah-mudahan semuanya lancar, dan Pak SN juga dalam kondisi sehat untuk menghadapi persidangan,” ungkap Alex di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat 8 Desember 2017.

lex mengatakan KPK tidak mempunyai persiapan khusus untuk menghadapi persidangan kasus Novanto. Menurutnya, sidang yang menjadikan Novanto sebagai terduga ini sama dengan sidang biasanya.

“Ya biasa saja, enggak ada persiapan khusus. Sama dengan persidangan yang lain, hari Rabu kalau enggak salah untuk membacakan surat dakwaan,” katanya.