KPK Kaget Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Batalkan Status Justice Collaborator Andi Narogong

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kaget dengan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mementahkan status justice collaborator (JC) terhadap terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong. KPK menganggap Andi sudah memberikan kontribusi untuk menguak kasus e-KTP.

“Kami cukup kaget mendengar ketika hakim membatalkan atau tidak menerima posisi Andi Agustinus sebagai justice collaborator. Ini tentu saja kita sayangkan, meskipun kami menghormati putusan pengadilan,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, pemberian status terhadap JC kepada Andi Narogong lantaran terdakwa telah mengakui tindakannya. Bahkan, tim jaksa KPK dan hakim PN Tipikor Jakarta menilai, Andi Narogong mempunyai kontribusi pada penguakan kasus proyek Rp 5,8 triliun tersebut.

‎”Menurut pandangan JPU dan juga ditegaskan oleh Hakim di tingkat pertama, bahwa Andi Agustinus sudah mengakui perbuatannya dan bahkan berkontribusi dalam penanganan perkara ini, yakni membuka keterangan pihak lain seluas-luasnya,”  terangnya.

Febri juga mengharapkan Pengadilan Tinggi DKI sebaiknya mempertimbangkan hal itu untuk putusan kasus Andi Narogong. Dia juga mengatakan seharusnya terdapat kesamaan visi pada pemberian perlindungan hukum bagi pihak yang menguak peranan pihak lain pada sebuah kasus.

“Dalam konsep yang paling ideal, tentu kita beharap orang-orang yang membuka kasus korupsi dengan segala risiko yang dia tempuh bisa diberikan perlindungan hukum agar tidak ada kekhawatiran nanti terdakwa yang ingin atau bersedia sebagai justice collaborator,” tuturnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperberat hukuman terhadap terdakwa kasus megakorupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong yang sebelumnya hanya 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta  menjadi 11 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pidana pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 1 miliar,” bunyi putusan PT DKI.

Putusan yang bernomor ‎5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI itu dipublikasikan pada 3 April 2018.

Bukan hanya denda, pada putusan  majelis PT DKI juga mengharuskan Andi Narogong untuk membayar uang pengganti sebanyak USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar. Tetapi, uang pengganti tersebut dipotong USD 350 ribu lantaran Andi telah mengembalikannya ke pihak KPK.