Zumi Zola Mohon Maaf Pada Masyarakat Jambi

 

 

 

Sukday.com – Gubernur Jambi Zumi Zola mengomentari status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia mengucapkan permohonan maaf terhadap masyarakat Jambi.

“Saya selaku Gubernur memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang, atau karena masalah ini ada masyarakat yang terganggu, saya mohon maaf,” ungkap Zumi Zola di rumah dinasnya, Jalan Sultan Tahar, Jambi, Sabtu (3/1/2018).

Dia juga mengucapkan ucapatn terima kasih terhadap masyarakat Jambi yang masih memberikan support kepadanya. Zumi Zola mengatakan hal yang sama juga terhadap keluarganya.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya dan keluarga selama ini,” ungkap Zumi Zola.

Bukan hanya satu kali, Zumi Zola mengungkapkan permuntaan maafnya sampai berkali-kali terhadap masyarakat dan para pendukungnya. Dia mengatakan tetap akan menjalankan proses hukum yang tengah menyeretnya.

Pada kasus tersebut, politikus PAN ini memohon kepada seluruh pihak sup0aya tetap menjunjung tinggi asas pradiga tak bersalah.

“Saya sekarang menghormati dan tunduk pada proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Zumi Zola.

Sebagai informasi, Zumi Zola dijadikan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 24 Januari 2018 lalu. Dirinya diduga memperoleh gratifikasu senilai Tp 6 miliar pada hubungan beberapa proyek di Jambi.

Tidak hanya itu, KPK juga telah menjadikan anak buahnya, Arfan yang merupakan Plt Kadis PU Jambi terlebih dahulu menjadi tersangka pada kasus dugaan pembagian uang pada beberapa anggota DPRD Jambi.

KPK Akan Siap Hadir Pada Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

 

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bersiap untuk melakukan perlawanan atas permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan penghalangan proses hukum kasus e-KTP, Fredich Yunadi.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan lewat Biro Hukum bahwa KPK akan menjelaskan bukti-bukti penetapan tersangka kepada mantan pengacara Setya Novanto tersebut adalah sah.

“Kami yakin seluruh proses formil yang dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 30 Januari 2018.

Febri menjelaskan tindakan hukum yang dijalankan ole penyidik KPK dan tim penyelidik kepada Fredrich berlangsung sesuai dengan undang-undang KPK. Tidak hanya Fredrich, kasus tersebut juga mneyeret salah satu dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

“Dengan dua tersangka ini, FY dan BST itu kami lakukan secara benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Substansi buktinya juga sangat kuat dugaan bahwa ada perbuatan-perbuatan menghalangi halangi penanganan kasus KTP elektronik itu sudah kita miliki buktinya,” tuturnya.

Febri memastikan KPK akan hadir dalam sidang pertama yang akan digelar pada 5 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Febri mengatakan tim biro hukum KPK akan melakukan pendalaman atas gugatan yang diajukan oleh Fredrich.

“Kita pertimbangkan dulu kita pelajari dulu suratnya kita pelajari substansi dari permohonan tersebut,” kata Febri.

Penyuplai Narkoba Jennifer Dunn Sempat Datangi Dukun Sebelum Tertangkap

 

 

 

Sukday.com – Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah meringkus orang yang memberi narkoba atau pemyuplai sabu ke artis Jennifer Dunn. Tersangka K alias RRMP itu diringkus ketika di  Cirebon, Jawa Barat pada 18 Januari 2018.

Sebelumnya, Jennifer Dunn telah diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di rumahnya pada Selatan, 31 Desember 2017 di Bangka, Jakarta Selatan.

Dari penangkapan tersebut, penyidik mendapati barang bukti berupa satu bungkus sabu seberat 0,6 gram yang sudah dipesan oleh Jennifer dari bandar yang berinisial FS. Dan barang yang dari FS tersebut asalnya dari tersangka K.

“K ini yang menyuplai FS. Yang diketahui FS menjualnya ke JD (Jennifer Dunn) dan T,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Dia mengungkapkan tersangka K melarikan diri ke Cirebon setelah melihat berita bahwa FS telah diamankan polisi. Bahkan disana, tersangka K sempat meminta bantuan pada paranormal atau dukun.

“Di sana dia sembunyi juga. K ini juga mencari orang pintar untuk mengelabui petugas agar tidak ingat lagi. Tapi, doa penyidik lebih kuat. Akhirnya ditangkap di Cirebon,” kata Argo.

Polisi mengamankan 3 unit telepon genggam yang terdapat pesan yang berisi percakapan pemesanan narkoba.

Satu diantaranya diperoleh ketika peringkusan di Cirebon, sedangkan dua isanya didapat di rumahnya di Jakarta.

“Ditemukan juga ATM dan buku tabungan. Yang diambil itu ada kaitannya dan alurnya. Selain itu membawa ke Jakarta untuk dilakukan penggeledahan. Dan ditemukan juga bukti transfer untuk pembelian dan penjualan,” ungkap Argo.

KPK Anggap Novanto Tidak Serius Jadi JC

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap terdakwa kasus megakorupsi proyek e-KTP, Setya Novanto belum pantas sikadikan sebagai  justice collaborator (JC). Hal tersebut karena Setya Novanto sering membantah mengenai keterlibatannya dalam menerima uang pada kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Saya kira sejauh ini kita belum lihat hal tersebut. Misalnya terkait penerimaan jam dan dugaan penerimaan lain kita belum meyakini hal tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/1/2018).

Dia mengatakan terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan Ketua DPR RI jika menginginkan sebagai JC. Dari tiga syarat tersebut diantaranya yakni mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan serta keinginannya menjadi JC serta harus mengaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK menganggap Setnov belum melengkapi salah satu syarat sama sekali. Kemudian KPK juga menganggap Setya Novanto belum sungguh-sungguh menjadi justice collaborator.

“Baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan,” katanya.

Febri mengatakan KPK masih menunggu adanya kesungguhan Setnov untuk menjasi JC pada persidangan. Bila dinilai tidak patut, KPK akan  melakukan penolakan atas permohonan menjadi JC itu.

“Karena posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan secara mudah. Jadi JC itu kita tahu bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar dan sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga akui dulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini,” tuturnya.

Hakim Tolak Pengajuan Gugatan Praperadilan Gunawan Jusuf Lawan Polri

 

 

Sukday.com – Permohonan gugatan praperadilan Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha terhadap Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendi Mukhtar.

“Saya hakim tunggal yang ditunjuk memeriksa praperadilan sidang ini menyatakan putusan praperadilan ditolak,” ungkap Effendi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Pada putusan hakim melakukan penolakan atas eksepsi termohon (Bareskrim Polri). Kemudian, SP.Sidik/780-Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 8 Juni 2017 an Sprindik 896-Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017 atas dasar LP 369/IV/2017/Bareskrim dinilai tidak sah dan batal untuk kelangsungan hukum.

Hakim juga mengintruksikan kepada termohon supaya menyetop penyidikan, sementara hakim menolak petitum pemohon atau Gunawan dan Fauzi.

Artinya, kepada pelapor tidak bisa mengajukan gugatan hukum dengan subjek serta objek yang sama.

Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Veris Septiansyah mengungkapkan hakim melakukan penolakan petitum atas pemohon Gunawan dan Fauzi mengenai pembatalan  Laporan Polisi 369/IV/2017/Bareskrim.

“Hakim menolak itu. Karena hakim berpendapat lain, itu hak asasi dari pelapor‎ yang mana kaitan daripada ketentuan hukumnya sudah mengatur masalah laporan masyarakat terhadap pihak polisi sehingga tidak bisa dibatalkan‎,” ungkap Veris, melansir dari Antara.

Fredrich Yunadi Lakukan Perlawanan Ajak Advokat Boikot KPK

 

 

 

Sukday.com –  Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memperlihatkan perlawanan sesudah ditahan oleh KPK. Fredrich Yunadi meminta kepada pengacara lain supaya memboikot KPK.

“Jadi begini, mereka sudah melecehkan MK (Mahkamah Konstitusi) dan UU Advokat,” ungkap Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Fredrich Yunadi juga memengaruhi teman-teman yang satu profesi dengannya untuk melakukan pemboikotan terhadap KPK. Tetapi, dia tidak mengungkapkan akan melakukan pemboikotan dalam bentuk apa.

“Saya hanya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” ungkap Fredrich.

Tidak hanya itu, Fredrich juga menampik bahwa dirinya kabur dari panggilan KPK pada Jumat (12/1) lalu. Ketika itu, KPK langsung bertindak dengan menangkap Fredrich sebelum menahannya.

Fredrich terseret kasus perintangan penyidikan kasus Setya Novanto pada kasus korupsi proyek e-KTP beberapa waktu lalu. Tidak hanya Fredrich, dokter yang menangani Setya Novanto pasca kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dr Bimanesh Sutarjo juga dijadikan sebagai tersangka.

Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan UU Pemilu Oleh ACTA

 

 

 

 

Sukday.com – Gugatan uji materi dengan nomor 44/PUU-XV/2017 terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ungkap  Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat pada persidangan MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Sedangkan Majelis Hakim Anwar Usman mengungkapkan alasan mengenai MK menolak pengajuan gugatan tersebut karena pemohon, pada hal ini ACTA tidak menuliskan nomoe UU Pemil dan tidak mencantumkan lembaran negara yang dimaksud.

“Pemohon tidak melakukan perbaikan. Alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan oleh panel hakim, pemohon justru menjelaskan pendapat pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian undang-undang meskipun belum memiliki nomor,” kata Hakim Anwar.

Hakim Anwar mengungkapkan ACTA juga udah melakukan pembenahan lagi. Tetapi, tidak menyertakan UN Pemilu lagi dan tidak menyantumkan lembar negara yang dimaksud. Oleh karena itu, pengajuan j=gugatan tersebut tidak memenuhi syarat atau dinilai prematur.

“Sehingga mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan,” ungkap Anwar.

Sandiaga Uno Akan Menyurvei Kepuasan Responden Atas Penataan Tanah Abang

 

 

 

Sukday.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menyurvei langsung pada penataan Tanah Abang untuk dapat melihat kepuasan responden.

“Itu yang saya sebut sebagai anekdotan di mana kita mewawancarai orang dan selalu saya bilang apakah ini representatif atau tidak karena dia tadi dari tiga, tiga-tiganya positif kan,” tulis tanggapan Sandi sesudah melihat video yang dibuat oleh Diskominfo dan Statistik Jakarta, Jumat, 5 Januari 2018 malam.

Pada video tersebut, tiga narasumber yang diwawancarai oleh  Diskominfotik Jakarta memperbolehkan penataan Tanah Abang yang diajukan oleh Sandi. Oleh karenanya, Sandi hendak menguji kesuksesan penataan Tanah Anang lewat survei yang akan dilaksanakan pada pekan depan.

“Nah itu yang saya ingin mendalami lebih dalam lagi dengan survei. Oleh karena itu, kita akan me-launch survei minggu depan yang akan menguji efektivitas daripada kebijakan ini,” ungkap Sandi.

Tidak hanya untuk menyurvei kefektifan penataan Tanah Abang, survei juga dibuat sebagai rujukan pada penindaklanjutan kebijakan tersebut.

Terdapat sejumlah rumusan masalah yang dirumuskan pada survei tersebut. Yang pertama, bagaimana cara merubah tindakan mayarakat supaya beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kedua, menghitung kepuasan masyarakat yang mendatangu dan merasakan penataan Tanah Abang.

“Tingkat kepuasan masyarakat yang datang ke Tanah Abang, bukan tingkat kepuasan dari orang yang mengomentari sosial media, TV. Jadi bener orang yang datang ke Tanah Abang,” kata Sandi.

Ketiga, akankah kebijakan rekayasa lalu lintas dan disediakannya shuttle bus dapat mengurangi kemacetan. Dan selanjutnya, sejauh mana implementai peralihan para pedagang kecil mandiri yang masih menyebabkan adanyanya PKL di trotoar.

Tidak hanya itu, data respon personal seperti kegiatan dan pelaku responden juga ikut disurvei. Penyurveian akan dilaksanakan selama 15 hingga 20 hari ke depan dan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk mempelajari data yang diperoleh.

“Oleh karena itu kami akan melaporkan hasil survei ini sekitar tanggal pertengahan Februari,” tutur Sandi.

Terdapat Enam Pelanggaran Hukum Pada Kasus Kondensat

 

 

 

 

Sukday.com – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman mengatakan terdapat enam pelanggaran hukum yang ditemukan pada berkas perkara ketiga tersangka kasus megakorupsi penjualan kondensat milik negara antara PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan BP Migas.

“Ada sekitar enam pelanggaran hukumnya dalam kasus ini,” ungkap Adi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2018.

Tetapi, Adi tidak mau menjelaskan secara detail enam pelanggaran hukum tersebut. Menurutnya, keenam pelanggaran tersebut dijumpau saat jaksa memeriksa dan menyelesaikan berkas perkara kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 38 triliun tersebut.

Adi mengatakan keenam pelanggaran hukum tersebut akan diungkapkan saat persidangan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Adi enggan membeberkannya ke publik.

“Karena itu strategi Jaksa membawa perkara ini ke pengadilan,” ungkap Adi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa berkas perkara dugaan korupsi penjualan kondensat milik negara antara PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan BP Migas telah lengkap.

“Dari hasil penelitian bahwa berkas perkara yang sering disebut kondensat bisa dinyatakan lengkap atau P21,” ungkap Adi.

KPK Memastikan Pemeriksaan Kesehatan Setya Novanto di RSCM

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kepastian mengenai pemeriksaan kesehatan terdakwa kasus dugaan megakorupsi proyek e-KTP Setya Novanto akan dijalankan di RSCM.

“Saya kira sudah jelas ya, pengecekan pertama itu di RSCM, pemeriksaan selanjutnya juga di RSCM,” ungkap juru bicara KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember 2019 malam.

Febri mengatakan pihak lembaga antikorupsi tidak memberikan izin bila Novanto melakukan pemeriksaan di RSPAD berdasarkan keinginan tim kuasa hukum. Menurutnya, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak mengatakan harus dilakukan pemeriksaan di RSPAD.

“Saya kira hakim tidak menyatakan demikian (pemeriksaan Setnov di RSPAD). Hakim mengabulkan bahwa terdakwa bisa melakukan cek kesehatan, tapi tidak menentukan tempatnya,” ungkap Febri.

Menurut Febri melakukan pemeriksaan kesehatan di RSCM akan lebih memudahkan untuk Setya Novanto. Lantaran pihak dokter RSCM sudah mempunyai rekam medis milik Setya Novanto.

“Dan karena proses sebelumnya di RSCM, tentu ada medical record di sana. Kalau pun perlu dilakukan pengecekan lagi, tentu kita akan pertimbangkan di RSCM besok,” kata Febri.

Mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pada Novanto, Febri masih tidak bisa memberi kepastian. “Saya belum dapat informasi soal besok. Besok akan disampaikan,” ungkap Febri.