Status Wajib Lapor Ke 7 Pelaku Prostitusi

Sukday.com – Polisi mengenakan status wajib lapor kepada tujuh pelaku terkait kasus prostitusi anak di Aceh Tamiang. Dari tujuh orang yang ditangkap, enam pelaku berperan sebagai muncikari dan perantara. Para pelaku tidak ditahan karena masih berstatus anak.

Ketujuh pelaku adalah Al (22), perannya sebagai tersangka (pria hidung belang); RW (14), peran menjual jasa; NS (16), peran mengenalkan kepada pengguna jasa; ET (14), peran memberikan nomor kontak HP atau sebagai perantara; EM (16), peran menjual jasa; NF (17), peran memperkenalkan; dan N (16), peran mengantar. Semua anak-anak di bawah umur itu warga Aceh Tamiang.

Enam orang di antaranya masih di bawah umur. Tiga orang masih SMP dan tiga masih SMA. Mereka tidak kita tahan, ada yang mau ikut ujian di sekolah dan sudah ada jaminan dari orang tuanya. Ini berdasarkan UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tersangka Al (22) sebagai pria hidung belang akan dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan sisanya yang berperan sebagai muncikari akan dijerat dengan UU Nomor 21/2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keterangan Al, dia mengenal dan memesan RW dari ET dan NS, yang merupakan teman RW sendiri dengan tarif Rp 350 ribu sekali kencan. Sedangkan mereka yang berperan sebagai perantara/mucikari mendapat komisi Rp 100 ribu, yang diambilkan dari tarif tersebut.

Bandar Narkoba Palembang Di Grebek

Sukday.com – BNN menggerebek rumah diduga bandar narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Pemilik rumah dan 2 orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba diamankan.

Selain senpi dan paspor, menurut Supriyati dirinya diberitahu sebelumnya telah ada penangkapan dengan barang bukti 10 Kilogram sabu dan satu orang ditembak mati.

Diinformasikan BNN katanya ini pengembangan, ada barang bukti sabu juga 10 Kg, tapi di tempat lain ditemukannya. Dan satu orang ditembak karena mau kabur.

Pemilik rumah yang diketahui bernama Khadapi (36) baru menghuni rumah sejak 2 bulan terakhir. Saat pertama pindah, anak buah pemilik rumah sempat melapor atas nama Khadapi yang merupakan pemilik rumah sekaligus showroom mobil.

Di Jalan Alamsya Ratu Perwira Palembang, terlihat rumah toko dua lantai disegel BNN, termasuk 3 mobil sedan dan 3 mobil minibus dari berbagai merek. Selain itu, beberapa pihak keluarga turut dibawa pihak BNN.

Kapolsek Ilir Barat I Kompol Handoko Sanjaya yang berada di lokasi turut membenarkan penggerebekan oleh BNN Pusat. Dirinya bersama anggota lain hanya mengamankan lokasi untuk membantu BNN dan menjaga ruko tersebut.

Masalah Penutupan Hotel Alexis

Sukday.com – Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi mengatakan pihak Pemerintah Kota belum pernah menerima protes dari masyarakat terkait keberadaan Hotel Alexis. Dia mengatakan penutupan Alexis tidak bisa dilakukan jika tidak ada pelanggaran atau protes dari warga.

Dia mengatakan hingga saat ini pun dia belum menemukan pelanggaran soal perizinan hotel. Selain itu, belum ada laporan pelanggaran lain yang dilakukan oleh pihak manajemen Alexis.

Selama perizinan tidak ada yang dilanggar dan masih berjalan (beroperasi), ya berarti memang tidak kelihatan atau ada melakukan pelanggaran.

Wahyu mengatakan pengawasan Hotel Alexis selama ini menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta.

Sebelumnya, paslon cagub-cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengatakan berencana menutup tempat-tempat yang melanggar perda. Salah satu tempat yang disasar adalah Hotel Alexis.

Tapi Anies menyatakan penertiban bukan hanya dilakukan terhadap Hotel Alexis, yang sempat ramai dibicarakan saat debat pasangan calon gubernur di Pilgub DKI putaran pertama.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat menanggapi hal ini. Menurutnya, jika didasarkan pada perda DKI, Hotel Alexis tidak bisa ditutup.
Penutupan hanya dapat dilakukan bila ditemukan bukti pelanggaran terhadap perda. Ahok sendiri memilih menunggu janji Anies untuk menutup tempat tersebut.

Perda DKI Jakarta yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Larangan praktik prostitusi tertuang pada Pasal 42, yang berbunyi: Setiap orang dilarang a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; b. menjadi penjaja seks komersial; dan c. memakai jasa penjaja seks komersial.