Komnas Perempuan Geram Terkait Alasan Pelaku Pelecehan Seksual di Jatinegara

 

 

 

Sukday.com – Seorang laki-laki mengatakan spontan melakukan kekerasan seksual yang terjadi di kawasan Jatinegera, Jakarta Timur lantaran menyaksikan korban menggunakan daster. Komnas Perempuan mengatakan alsan Rifki menggambarkan budaya dengan menyalahkan korban.

“Budaya menyalahkan korban harus dihentikan. Alasan yang disampaikan pelaku menunjukkan bagaimana cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan masih cukup kuat di masyarakat kita,” ungkap Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu, Rabu (14/2/2018).

“Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki hak untuk menentukan pakaian apa yang ingin dikenakannya,” imbuhnya.

Ketua Komnas Perempuan mengatakan pentingnya para lelaki untuk merubah cara pandang mereka terhadap kaum wanita. “Tidak lagi melihat perempuan sebagai objek seksual,” ungkap Azriana.

Azriana menganggap dengan merubah pola pikir lelaki bahwa wanita bukan sebagai objek seksual dapat diusahakan dengan mempersatukan nilaihak asasi manusia (HAM) serta keadilan gender pada dunia pendidikan. Selanjutnya menumbuhkan pemikiran tubuh seseorang merupakan miliknya sendiri sehingga tidak memiliki hak untuk disemena-menakan oleh orang lain.

“Nilai-nilai HAM dan keadilan gender perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan non formal, termasuk dalam pendidikan di keluarga. Tubuh orang lain adalah kedaulatan atau milik yang empunya tubuh,” jelasnya.

Polisi Tangkap Pembuat Rokok Palsu di Jakarta Selatan

 

 

 

Sukday.com – Polisi telah mengamankan pembuat rokok palsu yang diketahui berinisial THG (47) alias Gino yang telah megedarkan rokok palsu tersebut di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Gino dapat memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut hingga Rp 10 juta setiap bulannya.

“Dia melakukan aksinya sejak Juni 2017 dan mendapat keuntungan si pembuat rokok Rp 10 juta per bulannya,” ungkap Kapolres Jakarta Selatan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto di Mapolsek Setiabudi, Jalan Setiabudi, Jaksel, Senin (12/2/2018).

Gino memasarkan rokok palsu tersebut dengan bantuan tiga rekannya yakni BS, MZ, dan BS. Mulanya Gino hanya memberikan rokok palsu terhadap BS, selanjutnya MZ dan BS memasarkannya ke sebuah toko yang ada di Pasar Mencos (sebelumnya ditulis Pasar Manggis).

MZ dan BS memasarkan rokok tersebut menggunakan seragam yang hampir sama dengan salah satu perusahaan rokok. Mereka berdua ditangkap setelah pemilik toko mendapat keluhan dari para pelanggan terkait rokok yang dijualnya.

“Kasus ini diketahui awalnya salah seorang penjual toko korban ketika dia menjual rokok ternyata konsumen mengembalikan karena rokok yang dijualnya terasa pahit,” kata Mardiaz.

Polisi selanjutnya mengadakan penyelidikan dan mengamankan dua orang pelaku tersebut. berdasarkan hasil pengembangan, polisi juga mengamankan BS yang menjadi penyuplai serta Gino yang bertugas untuk membuat rokok palsu itu.

“Kemudian ketika akan mengedarkan rokok yang sama ini ditangkap unit Reskrim Polsek Setiabudi,” imbuhnya.

Dari tidakannya, para tersangka terjerat Pasal 386 KUHP dan Pasal 62 ayat 1 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KPK Yakin Pembacaan Dakwaan Akan Gugurkan Gugatan Praperadilan Fredrich

 

 

 

Sukday.com – Persidangan pertama kasus dugaan penghalangan proses penyidikan yang melibatkan mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dilangsungkan pada pada Kamis, 8 Februari 2018 di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK mengharapkan seluruh pihak responsif pada proses persidangan perdana ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sidang pertama dengan ageda pembacaan dakwaan tersebut dapat menjatuhkan gugatan praperadilan Fredrich.

“Jadi setelah sidang dibuka, sesuai dengan ketentuan di KUHAP dan putusan MK, dan kalau kita baca juga putusan-putusan praperadilan sebelumnya, ketika persidangan sudah dimulai, ditandai dengan dibukanya persidangan oleh majelis hakim, maka tentu proses praperadilan akan gugur,” ungkap Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Febri mengatakan bahwa jaksa penuntut umum terhadap KPK akan menjelaskan fakta-fakta dan peranan Fredrich pada perkara menghilangnya Setya Novanto. KPK juga mengharapkan sidang pembacaan dakwaan terhadap Fredrich dapat berlangsung dengan baik.

“Semoga besok (hari ini) persidangannya berjalan dengan baik. Pengadilan kan sudah memanggil jaksa penuntut umum KPK untuk menghadirkan terdakwa. Kita dengar bersama-sama dakwaannya. Kita akan uraikan semua hal yang relevan dengan dugaan perintangan atau menghalangi penanganan kasus e-KTP ini,” ungkap Febri.

Zumi Zola Mohon Maaf Pada Masyarakat Jambi

 

 

 

Sukday.com – Gubernur Jambi Zumi Zola mengomentari status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia mengucapkan permohonan maaf terhadap masyarakat Jambi.

“Saya selaku Gubernur memohon maaf apabila dalam pelayanan ada yang kurang, atau karena masalah ini ada masyarakat yang terganggu, saya mohon maaf,” ungkap Zumi Zola di rumah dinasnya, Jalan Sultan Tahar, Jambi, Sabtu (3/1/2018).

Dia juga mengucapkan ucapatn terima kasih terhadap masyarakat Jambi yang masih memberikan support kepadanya. Zumi Zola mengatakan hal yang sama juga terhadap keluarganya.

“Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya dan keluarga selama ini,” ungkap Zumi Zola.

Bukan hanya satu kali, Zumi Zola mengungkapkan permuntaan maafnya sampai berkali-kali terhadap masyarakat dan para pendukungnya. Dia mengatakan tetap akan menjalankan proses hukum yang tengah menyeretnya.

Pada kasus tersebut, politikus PAN ini memohon kepada seluruh pihak sup0aya tetap menjunjung tinggi asas pradiga tak bersalah.

“Saya sekarang menghormati dan tunduk pada proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Zumi Zola.

Sebagai informasi, Zumi Zola dijadikan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 24 Januari 2018 lalu. Dirinya diduga memperoleh gratifikasu senilai Tp 6 miliar pada hubungan beberapa proyek di Jambi.

Tidak hanya itu, KPK juga telah menjadikan anak buahnya, Arfan yang merupakan Plt Kadis PU Jambi terlebih dahulu menjadi tersangka pada kasus dugaan pembagian uang pada beberapa anggota DPRD Jambi.

KPK Akan Siap Hadir Pada Sidang Perdana Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

 

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bersiap untuk melakukan perlawanan atas permohonan gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka kasus dugaan penghalangan proses hukum kasus e-KTP, Fredich Yunadi.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan lewat Biro Hukum bahwa KPK akan menjelaskan bukti-bukti penetapan tersangka kepada mantan pengacara Setya Novanto tersebut adalah sah.

“Kami yakin seluruh proses formil yang dilakukan oleh KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Febri di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 30 Januari 2018.

Febri menjelaskan tindakan hukum yang dijalankan ole penyidik KPK dan tim penyelidik kepada Fredrich berlangsung sesuai dengan undang-undang KPK. Tidak hanya Fredrich, kasus tersebut juga mneyeret salah satu dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.

“Dengan dua tersangka ini, FY dan BST itu kami lakukan secara benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Substansi buktinya juga sangat kuat dugaan bahwa ada perbuatan-perbuatan menghalangi halangi penanganan kasus KTP elektronik itu sudah kita miliki buktinya,” tuturnya.

Febri memastikan KPK akan hadir dalam sidang pertama yang akan digelar pada 5 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Febri mengatakan tim biro hukum KPK akan melakukan pendalaman atas gugatan yang diajukan oleh Fredrich.

“Kita pertimbangkan dulu kita pelajari dulu suratnya kita pelajari substansi dari permohonan tersebut,” kata Febri.

Penyuplai Narkoba Jennifer Dunn Sempat Datangi Dukun Sebelum Tertangkap

 

 

 

Sukday.com – Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah meringkus orang yang memberi narkoba atau pemyuplai sabu ke artis Jennifer Dunn. Tersangka K alias RRMP itu diringkus ketika di  Cirebon, Jawa Barat pada 18 Januari 2018.

Sebelumnya, Jennifer Dunn telah diamankan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di rumahnya pada Selatan, 31 Desember 2017 di Bangka, Jakarta Selatan.

Dari penangkapan tersebut, penyidik mendapati barang bukti berupa satu bungkus sabu seberat 0,6 gram yang sudah dipesan oleh Jennifer dari bandar yang berinisial FS. Dan barang yang dari FS tersebut asalnya dari tersangka K.

“K ini yang menyuplai FS. Yang diketahui FS menjualnya ke JD (Jennifer Dunn) dan T,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Dia mengungkapkan tersangka K melarikan diri ke Cirebon setelah melihat berita bahwa FS telah diamankan polisi. Bahkan disana, tersangka K sempat meminta bantuan pada paranormal atau dukun.

“Di sana dia sembunyi juga. K ini juga mencari orang pintar untuk mengelabui petugas agar tidak ingat lagi. Tapi, doa penyidik lebih kuat. Akhirnya ditangkap di Cirebon,” kata Argo.

Polisi mengamankan 3 unit telepon genggam yang terdapat pesan yang berisi percakapan pemesanan narkoba.

Satu diantaranya diperoleh ketika peringkusan di Cirebon, sedangkan dua isanya didapat di rumahnya di Jakarta.

“Ditemukan juga ATM dan buku tabungan. Yang diambil itu ada kaitannya dan alurnya. Selain itu membawa ke Jakarta untuk dilakukan penggeledahan. Dan ditemukan juga bukti transfer untuk pembelian dan penjualan,” ungkap Argo.

KPK Anggap Novanto Tidak Serius Jadi JC

 

 

 

Sukday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap terdakwa kasus megakorupsi proyek e-KTP, Setya Novanto belum pantas sikadikan sebagai  justice collaborator (JC). Hal tersebut karena Setya Novanto sering membantah mengenai keterlibatannya dalam menerima uang pada kasus korupsi yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Saya kira sejauh ini kita belum lihat hal tersebut. Misalnya terkait penerimaan jam dan dugaan penerimaan lain kita belum meyakini hal tersebut,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (23/1/2018).

Dia mengatakan terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh mantan Ketua DPR RI jika menginginkan sebagai JC. Dari tiga syarat tersebut diantaranya yakni mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan serta keinginannya menjadi JC serta harus mengaku telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, KPK menganggap Setnov belum melengkapi salah satu syarat sama sekali. Kemudian KPK juga menganggap Setya Novanto belum sungguh-sungguh menjadi justice collaborator.

“Baik di proses pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan ataupun di proses penyidikan kami belum mendapatkan informasi yang baru dan cukup kuat dari keterangan yang bersangkutan,” katanya.

Febri mengatakan KPK masih menunggu adanya kesungguhan Setnov untuk menjasi JC pada persidangan. Bila dinilai tidak patut, KPK akan  melakukan penolakan atas permohonan menjadi JC itu.

“Karena posisi JC bukan posisi yang dapat diberikan secara mudah. Jadi JC itu kita tahu bisa mengungkap peran pihak lain yang lebih besar dan sebelum mengungkap peran pihak lain dia juga akui dulu bahwa ia adalah pelaku dalam kasus ini,” tuturnya.

Hakim Tolak Pengajuan Gugatan Praperadilan Gunawan Jusuf Lawan Polri

 

 

Sukday.com – Permohonan gugatan praperadilan Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha terhadap Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendi Mukhtar.

“Saya hakim tunggal yang ditunjuk memeriksa praperadilan sidang ini menyatakan putusan praperadilan ditolak,” ungkap Effendi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Pada putusan hakim melakukan penolakan atas eksepsi termohon (Bareskrim Polri). Kemudian, SP.Sidik/780-Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 8 Juni 2017 an Sprindik 896-Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017 atas dasar LP 369/IV/2017/Bareskrim dinilai tidak sah dan batal untuk kelangsungan hukum.

Hakim juga mengintruksikan kepada termohon supaya menyetop penyidikan, sementara hakim menolak petitum pemohon atau Gunawan dan Fauzi.

Artinya, kepada pelapor tidak bisa mengajukan gugatan hukum dengan subjek serta objek yang sama.

Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Veris Septiansyah mengungkapkan hakim melakukan penolakan petitum atas pemohon Gunawan dan Fauzi mengenai pembatalan  Laporan Polisi 369/IV/2017/Bareskrim.

“Hakim menolak itu. Karena hakim berpendapat lain, itu hak asasi dari pelapor‎ yang mana kaitan daripada ketentuan hukumnya sudah mengatur masalah laporan masyarakat terhadap pihak polisi sehingga tidak bisa dibatalkan‎,” ungkap Veris, melansir dari Antara.

Fredrich Yunadi Lakukan Perlawanan Ajak Advokat Boikot KPK

 

 

 

Sukday.com –  Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi memperlihatkan perlawanan sesudah ditahan oleh KPK. Fredrich Yunadi meminta kepada pengacara lain supaya memboikot KPK.

“Jadi begini, mereka sudah melecehkan MK (Mahkamah Konstitusi) dan UU Advokat,” ungkap Fredrich di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Fredrich Yunadi juga memengaruhi teman-teman yang satu profesi dengannya untuk melakukan pemboikotan terhadap KPK. Tetapi, dia tidak mengungkapkan akan melakukan pemboikotan dalam bentuk apa.

“Saya hanya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” ungkap Fredrich.

Tidak hanya itu, Fredrich juga menampik bahwa dirinya kabur dari panggilan KPK pada Jumat (12/1) lalu. Ketika itu, KPK langsung bertindak dengan menangkap Fredrich sebelum menahannya.

Fredrich terseret kasus perintangan penyidikan kasus Setya Novanto pada kasus korupsi proyek e-KTP beberapa waktu lalu. Tidak hanya Fredrich, dokter yang menangani Setya Novanto pasca kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dr Bimanesh Sutarjo juga dijadikan sebagai tersangka.

Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan UU Pemilu Oleh ACTA

 

 

 

 

Sukday.com – Gugatan uji materi dengan nomor 44/PUU-XV/2017 terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ungkap  Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat pada persidangan MK, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Sedangkan Majelis Hakim Anwar Usman mengungkapkan alasan mengenai MK menolak pengajuan gugatan tersebut karena pemohon, pada hal ini ACTA tidak menuliskan nomoe UU Pemil dan tidak mencantumkan lembaran negara yang dimaksud.

“Pemohon tidak melakukan perbaikan. Alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan oleh panel hakim, pemohon justru menjelaskan pendapat pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian undang-undang meskipun belum memiliki nomor,” kata Hakim Anwar.

Hakim Anwar mengungkapkan ACTA juga udah melakukan pembenahan lagi. Tetapi, tidak menyertakan UN Pemilu lagi dan tidak menyantumkan lembar negara yang dimaksud. Oleh karena itu, pengajuan j=gugatan tersebut tidak memenuhi syarat atau dinilai prematur.

“Sehingga mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan,” ungkap Anwar.